ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKIN

DISEMPURNAKAN PADA MUNAS IX – PERKIN 2004

Pasal 1.

KEGIATAN – KEGIATAN

Dalam mengembangkan Kinologi di Indonesia, perlu adanya suatu kegiatan untuk mengadakan pengaturan yang bersifat umum mengenai Kinologi.

Diharuskan menentukan standar jenis, mutu serta ciri-ciri dari berbagai anjing trah, perlu adanya pengetahuan yang luas mengenai Kinologi, karenanya perlu dihimpun para cendekiawan Kinologi, yang kemudian menyebar-luaskan pengetahuan kinologi tersebut.
Perlu adanya peraturan dari Pemerintah yang memberikan perlindungan kepada anjing trah.
Perlu diusahakan adanya pencegahan / larangan perkawinan antara anjing-anjing yang mengakibatkan keturunannya menyimpang dari kemurnian jenis trahnya.
Mengawasi anjing-anjing trah dengan cara mengadakan pendaftaran dan pencatatan, termasuk pencatatan pemiliknya.
Mendorong pembiakan anjing-anjing trah serta menyelenggarakan pencatatan pemacakan dan kelahiran serta mengeluarkan silsilahnya.
Dalam mendayagunakan anjing-anjing trah untuk kepentingan masyarakat, ketertiban dan keamanan umum, perlu diselenggarakan kegiatan penilaian mutu trah dan karya guna anjing secara intensif dan teratur.
Mengadakan penerangan-penerangan kepada masyarakat mengenai kegunaan dan manfaat anjing, sehingga ada hubungan yang akrab dan saling mengasihi antara anjing dengan manusia.
Turut membantu Pemerintah dalam mengawasi impor dan ekspor, serta lalu lintas anjing antar pulau.
Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dengan mengadakan:
a. Pelatihan dan Pendidikan juri dan pelatih anjing
b. Pemberian penyuluhan mengenai peranjingan
c. Peningkatan ketrampilan anjing
d. Penjagaan keamanan dan ketertiban umum dengan menggunakan anjing.
Melestarikan anjing trah asal Indonesia, diantaranya anjing trah Kintamani,Tengger dan lain sebagainya, dan memperjuangkannya menjadi trah yang diakui AKU dan FCI.
Dan kegiatan – kegiatan lainnya untuk menunjang Perkinologian.

Pasal 2.

KEUANGANSegala sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Organisasi dan Keuangan PERKIN, yang ditetapkan oleh Rapat Kerja Nasional PERKIN (RAKERNAS).

Pasal 3.

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Organisasi:
A. PERKIN Pusat:
Merupakan induk organisasi yang memiliki organ – organ di tingkat bawahnya dan memiliki kewenangan dalam mengelola organisasi di tingkat Pusat.
B. PERKIN Wilayah:
a. Anggota – anggota PERKIN dihimpun dalam wilayah – wilayah yang masing – masing meliputi sekurang – kurangnya satu wilayah propinsi / daerah istimewa, kecuali ditentukan lain oleh Musyawarah Nasional (MUNAS).
b. Satu wilayah sedikitnya harus mempunyai 200 anggota kecuali ditentukan lain oleh MUNAS.
c. Konsulat merupakan perwakilan PERKIN Wilayah di suatu daerah tertentu yang telah ditetapkan oleh Pengurus PERKIN Wilayah dengan persetujuan Pengurus PERKIN Pusat di mana keanggotaannya sekurang – kurangnya 25 orang. Segala ketentuan dan Petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraannya ditetapkan oleh RAKERNAS dalam Pedoman PERKIN Wilayah dan Konsulat.
d. Wilayah – wilayah dihimpun di Pusat, yang meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
C. Calon PERKIN Wilayah:
Calon PERKIN Wilayah merupakan cikal – bakal PERKIN Wilayah di mana jumlah anggota PERKIN kurang dari 200 orang.
Segala ketentuan dan Petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraannya ditetapkan oleh RAKERNAS dalam Pedoman PERKIN Wilayah dan Konsulat.
D. Himpunan Trah dan Himpunan Group:
Anggota – anggota PERKIN yang menggemari 1 (satu) jenis trah menghimpun diri dalam kelompok yang lazim disebut Himpunan Trah.
Anggota – anggota PERKIN yang menggemari beberapa jenis trah menghimpun diri dalam kelompok yang lazim disebut Himpunan Group.
E. Anggota – anggota PERKIN yang menggemari beberapa jenis trah namun tidak termasuk kedalam satu group, menghimpun diri dalam kelompok yang lazim disebut Himpunan Multi Trah.
Segala ketentuan dan Petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraan butir D & E ditetapkan oleh RAKERNAS dalam Pedoman Ketentuan Himpunan Trah dan Pedoman Kerangka AD / ART Himpunan Trah.
Syarat – syarat menjadi Pengurus:
Yang dapat dipilih menjadi Pengurus PERKIN Pusat dan Pengurus PERKIN Wilayah harus sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Anggota PERKIN, kecuali anggota yang menjadi karyawan PERKIN dan / atau Himpunan Trah.
b. Bersedia taat dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERKIN.
c. Bersedia memberikan waktunya untuk kegiatan PERKIN.
d. Ketua umum PERKIN Pusat ditetapkan oleh:
- Formatur yang anggota – anggotanya ditentukan oleh MUNAS, jumlah anggota formatur minimal 3 (tiga) orang, maximal 5 (lima) orang. Atau dapat juga:
- Dipilih langsung dalam MUNAS. tergantung situasi pada MUNAS.
Sedangkan ketua umum PERRKIN Wilayah dipilih / ditentukan langsung dalam Rapat Anggota PERKIN Wilayah tersebut yang diselenggarakan khusus untuk pergantian Pengurus. Jadi tidak melalui formatur.
e. Jabatan Ketua Umum PERKIN Pusat dan PERKIN Wilayah hanya dapat dijabat oleh seseorang yang sama selama 2 (dua) kali berrturut – turut masa jabatan.
f. Pengurus PERKIN Pusat, PERKIN Wilayah konsulat dan himpunan trah tidak boleh menjabat pada perkumpulan sejenis yang tidak bernaung di bawah PERKIN.

Pasal 4.

MUSYAWARAH DAN RAPAT – RAPAT

1. MUSYAWARAH NASIONAL / MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

a. Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah badan kekuasaan tertinggi dalam organisasi PERKIN.

b. Tugas dan wewenang :

- Menyempurnakan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERKIN.

- Menetapkan kebijaksanaan / peraturan yang mengikat untuk seluruh organisasi PERKIN. ●

- Meminta pertanggungjawaban Pengurus PERKIN Pusat serta memilih Ketua Umum PERKIN Pusat.

b. Penyelenggaraan :

Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Pengurus PERKIN Pusat setiap 3 (tiga) tahun sekali, kecuali Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dapat diselenggarakan setiap waktu atas permintaan Pengurus PERKIN Pusat atau atas permintaan Dewan Pengawas dengan suara bulat atau atas permintaan oleh sedikitnya setengah ditambah 1 (satu) PERKIN Wilayah dan Himpunan Trah Pusat. MUNAS / MUNASLUB dapat diselenggarakan di mana saja dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

c. Panggilan :

Panggilan untuk MUNAS / MUNASLUB dilaksanakan oleh Pengurus PERKIN Pusat dengan surat tercatat, dikirimkan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan. Dalam hal setelah 1 (satu) bulan dari waktunya ternyata Pengurus PERKIN Pusat tidak menyelenggarakan MUNAS / MUNASLUB, maka 2 (dua) PERKIN Wilayah pengusul secara bersama – sama berhak untuk memanggil PERKIN Wilayah / Himpunan Trah lainnya untuk menyelenggarakan MUNAS / MUNASLUB dengan biaya atas tanggungan PERKIN Pusat. Di dalam setiap panggilan untuk menghadiri MUNAS / MUNASLUB harus dicantumkan tempat serta acara / agendanya.

d. Kuorum :

MUNAS / MUNASLUB adalah sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah 1 (satu) PERKIN Wilayah dan Himpunan Trah Pusat yang ada.

e. Peserta :

Pada MUNAS / MUNASLUB setiap PERKIN Wilayah diwakili oleh 3 (tiga) orang utusan, yang terdiri dari 2 (dua) orang unsur Pengurus PERKIN Wilayah dan 1 (satu) orang dari unsur PERKIN Wilayah, dan kesemuanya dipilih dan disahkan dalam Rapat Anggota PERKIN Wilayah masing – masing, kecuali ditentukan lain oleh Rapat Anggota. Setiap Himpunan Trah Pusat diwakili oleh 3 (tiga) orang utusan dari unsur Pengurus Pusat / Cabang, yang terpilih dalam Rapat Pengurus Himpunan Trah Pusat.

f. Laporan Keuangan :

3 (tiga) bulan sebelum masa akhir jabatannya, keuangan PERKIN Pusat diverifikasi oleh tim verifikasi dan Pengurus PERKIN Pusat mengajukan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang dipilih oleh Dewan Pengawas untuk disahkan dalam MUNAS.

g. Laporan Pertanggungjawaban :

Pengurus PERKIN Pusat menyampaikan laporan tertulis dan pertanggungjawaban tentang keadaan, serta hasil – hasil yang telah dicapai selama masa kepengurusannya, termasuk juga tugas – tugas oleh MUNAS yang belum dikerjakan / belum rampung dikerjakan.

h. Pimpinan :

Rapat dipimpin oleh salah seorang Ketua Pengurus PERKIN Pusat dan dalam hal tidak ada seorang Ketua pun yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang hadir yang dipilih oleh Rapat. Dalam hal rapat membicarakan kebijaksanaan kepengurusan, laporan dan pertanggung-jawaban keuangan serta pemilihan pengurus baru, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang hadir yang dipilih oleh rapat.

2. RAPAT KERJA NASIONAL PERKIN

a. Rapat Kerja Nasional PERKIN atau disingkat RAKERNAS adalah rapat gabungan yang dihadiri oleh Pengurus PERKIN Pusat, Pengurus PERKIN Wilayah dan Pengurus Himpunan Trah.

b. RAKERNAS merumuskan pemecahan permasalahan dalam menghadapi suatu perkembangan baru.

c.RAKERNAS diadakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

d. RAKERNAS membahas dan memutuskan / menyempurnakan peraturan / pedoman / petunjuk pelaksanaan yang belum tercantum / belum cukup diatur dalam AD / ART, antara lain :

1. Pedoman Pameran.

2. Pedoman Pembiakan & Pembuatan Silsilah.

3. Pedoman Pelatihan Anjing Karya Guna.

4. Pedoman Penyelenggaraan Organisasi PERKIN dan Keuangan.

5. Ketentuan – ketentuan Komisi Juri.

6. Pedoman Ketentuan Himpunan Trah.

7. Pedoman PERKIN Wilayah & Konsulat.

8. Pedoman Kerangka AD / ART Himpunan Trah.

9. Pedoman Sanksi Organisasi.

10. Juklak tentang memajukan pengetahuan perkinologian.

11. Juklak tentang pemurnian anjing trah Kintamani.

Semua peraturan / Pedoman / Juklak dan seterusnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga PERKIN.

e. Keputusan RAKERNAS mengikat PERKIN Pusat, PERKIN Wilayah dan Himpunan Trah.

f. RAKERNAS sah apabila dihadiri minimal ½ (setengah) plus satu jumlah suara yang ada.

g. RAKERNAS diselenggarakan dan dipimpin oleh PERKIN Pusat. Undangan dikirimkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum RAKERNAS dengan mencantumkan pokok – pokok pembahasan.

h. Jika dalam waktu 2 jam kuorum tidak tercapai, maka RAKERNAS tersebut dibatalkan.

3. RAPAT PLENO PENGURUS PERKIN PUSAT

a. Rapat Pleno Pengurus PERKIN Pusat diselenggarakan oleh Pengurus PERKIN Pusat sekurang – kurangnya sekali dalam tiga bulan, kecuali apabila sebelum waktunya dianggap perlu untuk diadakan atas permintaan ketua dan atau atas permintaan sekurang – kurangnya lima anggota Pengurus PERKIN Pusat. Panggilan untuk menghadiri rapat ini diberitahukan sekurang – kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, rapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau di tempat lain yang disetujui rapat. Dalam hal apabila setelah 1 (satu) bulan ternyata Pengurus PERKIN Pusat tidak menyelenggarakan Rapat Pleno atas permintaan dari para anggotanya tersebut, maka para anggota pengurus pengusul rapat pleno tersebut, secara bersama – sama berhak memanggil para anggota pengurus lainnya untuk mengadakan rapat pleno dengan pembiayaan atas tanggungan PERKIN Pusat.

b. Dalam rapat pleno pengurus PERKIN Pusat, Pengurus PERKIN Wilayah dan Pengurus Himpuna Trah Pusat dapat hadir jika diperlukan dan dapat memberikan usul / saran.

c. Rapat Pleno Pengurus PERKIN Pusat sah apabila dihadiri oleh setengan ditambah satu dari jumlah anggota Pengurus PERKIN Pusat. Jikalau yang hadir tidak cukup, maka rapat tersebut dapat ditunda selambat – lambarnya dalam waktu 1 (satu) jam. Keputusan – keputusan dapat diambil dan sah dengan tidak mengingat jumlah anggota yang hadir.

d. Rapat pleno Pengurus PERKIN Pusat dipimpin oleh salah seorang ketua dan dalam hal tidak ada seorang ketua pun yang hadir rapat dipimpin oleh salah seorang yang hadir yang dipilih oleh rapat.

4. RAPAT ANGGOTA PERKIN WILAYAH

a. Rapat anggota yang diselenggarakan oleh Pengurus PERKIN Wilayah sekurang – kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, kecuali apabila sebelumnya dianggap perlu untuk diadakan atas permintaan dari sekurang – kurangnya ¼ (satu per empat) dari jumlah anggota di wilayah atau atas permintaan PERKIN Pusat. Panggilan untuk menghadiri rapat ini dilakukan dengan surat, yang dikirimkan sekurang – kurangnya 1 (satu) minggu sesuai stempel pos sebelum rapat diadakan dan rapat ini dapat diadakan di segala tempat asal saja termasuk dalam daerah PERKIN Wilayah yang bersangkutan. Dalam hal apabila setelah 1 (satu) bulan ternyata Pengurus PERKIN Wilayah tidak menyelenggarakan Rapat Anggota atas perrmintaan para anggotanya atau Pengurus PERKIN Pusat, maka para anggota atau pun Pengurus PEKIN Pusat (pengusul) berhak memanggil anggota PERKIN Wilayah untuk mengadakan Rapat Anggota PERKIN Wilayah, dengan pembiayaan atas tanggungan PERKIN WIlayah tersebut. Dalam setiap panggilan rapat harus diberitahukan hal – hal yang hendak dibicarakan.

b. Rapat Anggota PERKIN Wilayah dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah seluruh angggota yang telah membayar iuran, yang dibayar selambat – lambatnya satu bulan sebelum Rapat Anggota diselenggarakan. Jikalau yang hadir tidak cukup maka rapat tersebut ditunda dalam jangka waktu selambat – lambatnya 1 (satu) jam. Dan dalam rapat tersebut dapat diambil keputusan – keputusan dan sah dengan tidak mengingat jumlah anggota yang hadir.

c. Dalam Rapat Anggota, Pengurus PERKIN Wilayah memberikan laporan dan pertanggungjawaban tertulis tentang keadaan Perkumpulan di wilayahnya dan hasil – hasil yang telah dicapai selama dalam kepengurusannya termasuk juga tugas – tugas oleh Rapat Anggota sebelumnya yang tidak sempat dilaksanakan maupun yang rampung dikerjakan.

d. Dalam rapat tersebut diajukan laporan keuangan yang telah diverifikasi dan diaudit untuk disahkan.

e. Rapat dipimpin oleh salah seorang Ketua Pengurus PERKIN Wilayah dan dalam hal tidak ada seorang Ketua pun yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang hadir yang dipilih oleh rapat.

f. Dalam hal rapat membicarakan kebijaksanaan kepengurusan, laporan dan pertanggung – jawaban keuangan serta pemilihan pengurus baru, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang hadir yang dipilih oleh rapat.

g. Rapat Anggota PERKIN Wilayah untuk pemilihan Pengurus baru PERKIN Wilayah harus sudah diselenggarakan 6 (enam) bulan sebelum diselenggarakan MUNAS untuk pemilihan kepengurusan baru PERKIN Pusat

5. RAPAT PLENO PENGURUS PERKIN WILAYAH.

a. Rapat Pleno Pengurus PERKIN Wilayah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, kecuali apabila sebelum waktunya dianggap perlu untuk diadakan atas permintaan Ketua atau atas permintaan oleh sekurang – kurangnya 5 (lima) anggota Pengurus PERKIN Wilayah.

Panggilan untuk menghadiri rapat ini diberitahukan sekurang – kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan sesuai dengan stempel pos. Rapat diselenggarakan di tempat kedudukan PERKIN Wilayah, atau di tempat lain yang termasuk dalam daerah PERKIN Wilayah yang bersangkutan yang disetujui rapat.

Dalam hal setelah 1 (satu) bulan ternyata Pengurus PERKIN Wilayah tidak menyelenggarakan Rapat Pleno Pengurus PERKIN Wilayah atas permintaan para anggota Pengurusnya, maka para anggota Pengurus pengusul rapat tersebut berhak memanggil para anggota Pengurus lainnya untuk mengadakan Rapat Pleno Pengurus PERKIN Wilayah dengan pembiayaan atas tanggungan Perkumpulan. Dalam setiap Panggilan rapat harus diberitahukan hal-hal yang hendak dibicarakan.

b. Rapat Pleno Pengurus PERKIN Wilayah dianggap sah, jikalau dihadiri oleh sekurang – kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota Pengurus.

c. Jikalau yang hadir tidak cukup, maka rapat tersebut dapat ditunda selambat – lambatnya dalam waktu 1 (satu) jam; keputusan – keputusan dapat diambil dan sah dengan tidak mengingat jumlah anggota Pengurus PERKIN Wilayah yang hadir.

d. Rapat dipimpin oleh salah seorang Ketua pengurus PERKIN Wilayah; dalam hal tidak ada seorang Ketua pun yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang hadir yang dipilih oleh rapat.

Pasal 5.

DEWAN PENGAWAS

1. Keangotaan Dewan Pengawas (DP) paling sedikit tiga orang atau sebanyak – banyaknya 5 orang dengan susunan sebagai berikut:

a. Ketua

b. Sekretaris merangkap anggota

c. Seorang anggota atau sebanyak – banyaknya 3 orang anggota

2. Masa bakti DP adalah tiga tahun

3. Keanggotaan dipilih dan diberhentikan oleh MUNAS.

4. Lowongan keanggotaan diisi berdasarkan keputusan rapat DP.

5. Yang dapat menjadi DP adalah:

a. Mereka yang telah menjadi anggota PERKIN dan perrnah menduduki jabatan kepengurusn PERKIN Pusat atau PERRKIN Wilayah atau Himpunan Trah.

b. Betul – betul mengetahui, memahami dan menghayati maksud dan tujuan PERKIN

c. Penuh dedikasi dan loyalitas terhadap PERKIN

d. Tidak boleh menjabat dalam kepengurusan PERKIN Pusat, PERKIN Wilayah atau Himpunan Trah

6. Tugas dan Wewenang

a. Membina serta menjaga agar supaya jalannya Perkumpulan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PERKIN.

b. Mengawasi kebijakan – kebijakan yang dijalankan oleh Pengurus PERKIN Pusat dan Pengurus PERKIN Wilayah.

c. Memberikan pengarahan – pengarahan kepada Pengurus PERKIN Pusat dan Pengurus PERKIN Wilayah baik diminta maupun tidak.

d. Berhak menghadiri rapat – rapat Pengurus PERKIN Pusat dan Pengurus PERKIN Wilayah dan dapat memberikan saran – saran atau nasehat baik diminta maupun tidak.

e. Berhak meminta laporan – laporan yang dianggap perlu kepada Pengurus PERKIN Pusat dan Pegurus PERRKIN Wilayah yang berkenaan dan bertalian dengan PERKIN.

7. Apabila dianggap perlu DP dengan suara bulat dapat memanggil dan menyelenggarakan MUNAS Luar Biasa atas biaya PERKIN Pusat.

8. Anggaran DP dibebankan pada anggaran PERKIN Pusat.

9. Berkewajiban membuat laporan tertulis kepada MUNAS atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya semasa jabatannya.

10. Mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan yang ada di antara Pengurus dengan Pengurus, di antara Pengurus dengan Anggota.

11. Keputusannya mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

12. Perselisihan intern organisasi harus diselesaikan secara intern, tidak boleh dibawa keluar organisasi PERKIN.

Pasal 6.

KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGURUS PERKIN PUSAT

1. Pengurus PERKIN Pusat, berkewajiban menjalankan peraturan – peraturan yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perangkat Peraturan / Pedoman PERKIN lainnya, serta mendokumentasikannya dengan baik.

2. Guna tertib dan lancarnya organisasi, Pengurus PERKIN Pusat berhak menegur serta memberikan sanksi seperlunya kepada anggota Pengurus PERKIN Pusat, anggota Pengurus PERKIN Wilayah, anggota – anggota Pengurus Himpunan Trah Pusat yang tidak melaksanakan dan / atau tidak mentaati Anggaran Dasar, anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lainnya.

3. Bila usaha Pengurus PERKIN Pusat seperti tersebut dalam ayat 2 pasal ini, tidak membuahkan hasil bagi lancarnya organisasi maupun ketertiban administrasi PERKIN atau tidak ditaati / dilaksanakannya keputusan – keputusan dan / atau peraturan – peraturan PERKIN, maka Pengurus PERKIN Pusat berhak mengmbil tindakan terhadap anggota Pengurus PERKIN Pusat, anggota Pengurus PERKIN Wilayah dan anggota Pengurus Himpunan Trah Pusat, guna tegaknya Organisasi dan disiplin, dan bila masih dianggap perlu memberhentikan anggota yang bersangkutan dari jabatannya atau membekukan kepengurusan badan – badan, lembaga – lembaga yang ada di bawah naungan PERKIN.

4. Pengurus PERKIN Pusat berhak hadir dan berbicara, memberikan usul – usul atau saran – saran dalam Rapat Anggota PERKIN Wilayah dan Rapat Pleno Pengurus PERKIN Wilayah.

5. Seorang Anggota Pengurus PERKIN Pusat, yang telah diundang untuk menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh Pengurus PERKIN Pusat, tapi tidak menghadirinya sampai 3 kali berturut – turut, tanpa alasan yang dapat diterima oleh Rapat Harian Pengurus PERKIN Pusat, dapat diberhentikan dari kepengurusan dan Rapat Pengurus Harian PERKIN Pusat menunjuk penggantinya.

6. Pengurus PERKIN Pusat wajib mencantumkan dalam acara setiap MUNAS PERKIN, program / rencana kerja minimum dan perkiraan Anggaran Belanja untuk Pengurus PERKIN Pusat yang baru.

Pasal 7.

KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGURUS PERKIN WILAYAH

1. Pengurus PERKIN Wilayah dalam menjalankan tugasnya, berkewajiban menjalankan peraturan-peraturan yang menjadi wewenangnya yang ditetapkan dalam Anggaran Dsar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan / Pedoman dan membuat petunjuk pelaksanaan seperluya, serta memiliki arsip yang baik.

2. Rapat Pleno Pengurus PERKIN Wilayah dapat membuat petunjuk pelaksanaan dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan / Pedoman PERKIN yang dianggap perlu, termasuk Program Kerja, Anggaran Belanja dan Uraian Tugas masing – masing Pengurus.

3. Guna tertib dan lancarnya organisasi di Wilayah, Pengurus PERKIN Wilayah berhak mjenegur serta memberikan sanksi seperlunya atau memberhentikan dari jabatannya kepada Anggota Pengurus PERKIN Wilayah, Anggota PERKIN Wilayah dan Anggota Pengurus Himpunan Trah dalam Pembinaannya (belum ada Himpunan Trah Pusat-nya) yang tidak melaksanakan dan / atau tidak mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan / Pedoman PERKIN dan Pengurus PERKIN Wilayah.

4. Seorang anggota Pengurus PERKIN Wilayah yang telah diundang untuk menghadiri rapat – rapat yang diadakan oleh Pengurus PERKIN Wilayah, tapi tidak menghadirinya sampai 3 kali berturu – turut tanpa alasan yang dapat diterima oleh Rapat Harian Pengurus PERKIN Wilayah tersebut, dapat diberhentikan dari kepengurusan dan Rapat Harian Pengurus PERKIN Wilayah tersebut menunjuk penggantinya.

Pasal 8.

PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PENGURUS DI PUSAT DAN WILAYAH

Pemberhentian sementara anggota pengurus di Pusat dan Wilayah diatur dalam Pedoman Sanksi Organisasi yang ditetapkan oleh Rapat Kerja Nasional PERKIN.

Pasal 9.

JABATAN RANGKAP

Untuk jabatan rangkap berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Jabatan rangkap antara Pengurus dengan DP tidak dibenarkan

2. Jabatan rangkap antara pengurus harian dengan pengurus harian tingkat organisasi di bawahnya dilarang

Pasal 10.

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Anggota Biasa dan Luar Biasa berkewajiban:

a. Membayar uang pangkal dan iuran.

b. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan / Pedoman Organinsasi.

c. Melaksanakan segala keputusan yang telah diambil dalam MUNAS / Rapat Anggota.

d. Memelihara, memajukan dan mengembangkan kegiatan peranjingan di Indonesia.

e. Memeliha dan menjaga nama baik organisasi.

2. Anggota Kehormatan berkewajiban:

a. Membantu pembinaan dan pengembangan peranjingan di Indonesia.

b. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan/ Pedoman PERKIN.

Pasal 11.

HAK ANGGOTA

1. Anggota biasa berhak:

a. Berbicara dan memberikan suara dalam rapat anggota dan rapat – rapat lain yang diselenggarakan oleh PERKIN wilayah.

b. Memilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus.

c. Membela diri.

d. Mendapatkan perlindungan sepanjang berkaitan dengan organisasi dan tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah.

e. Mendapatkan kartu tanda anggota yang ditanda tangani Ketua Umum PERKIN Pusat dengan tanda tangan banding ketua PERKIN Wilayah yang bersangkutan.

f. Mendapatkan pelayanan administrasi.

2. Anggota Luar biasa dan Anggota Kehormatan berhak:

a. Berbicara dalam rapat anggota dan rapat – rapat lain yang diselenggarakan oleh Wilayah.

b. Membela diri.

c. Mendapatkan perlindungan sepanjang berkaitan dengan organisasi dan tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah.

d. Mendapatkan kartu tanda anggota yang ditanda tangani Ketua Umum PERKIN Pusat dengnan tanda tangan banding ketua PERKIN Wilayah yang bersangkutan.

e. Mendapatkan pelayanan administrasi

Pasal 12.

KEBIJAKAN TERHADAP ANGGOTA

Kebijakan terhadap anggota diatur dalam Pedoman Sanksi Organisasi yang akan ditetapkan oleh Rapat Kerja Nasional PERKIN

Pasal 13.

TUGAS PENGURUS HARIAN PERKIN WILAYAH

Tugas Pengurus harian PERKIN Wilayah diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Organisasi dan Keuangan PERKIN yang ditetapkan oleh Rapat Kerja Nasional PERKIN.

Pasal 14.

SEKRETARIAT

Sekretariat mencakup segala jenis tugas kesekretarisan, baik PERKIN Pusat atau pun PERKIN Wilayah, yang diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Oraganisasi PERKIN dan Keuangan, yang ditetapkan oleh Rapat Kerja Nasional PERKIN.

Pasal 15.

BENDAHARA

Bendahara berrtanggung jawab atas keuangan dan seluruh kekayaan PERKIN, baik itu PERKIN Pusat maupun PERKIN Wilayah, yang diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Organisasi dan Keuangan PERKIN, yang ditetapkan oleh Rapat Kerja Nasional PERKIN.

Pasal 16.

KOMISI JURI NASIONAL

1. Komisi Juri Nasional adalah suatu badan di bawah PERKIN Pusat, susunan kepengurusannya terdiri dari :

A. Ketua

b. Sekretaris merangkap anggota

c. Anggota dengan jumlah ganjil

2. Masa bakti Komisi Juri Nasional dibatasi 2 periode Musyawarah Nasional, kecuali diputuskan lain oleh MUNAS.

3. Lowongan keanggotaan diisi berdasarkan Keputusan Rapat Komisi Juri Nasional. Yang dapat menjadi anggota Komisi Juri Nasional adalah:

a. Juri PERKIN atau Juri Himpunan Trah atau Juri Karya Guna, kemudian mereka yang pernah duduk sebagai Pengurus PERKIN, baik di tingkat Pusat, di tingkat Wilayah maupun dari Himpunan Trah Pusat.

b. Betul – betul memahami, menghayati maksud dan tujuan Komisi Juri.

c. Penuh dedikasi dan loyalitas kepada PERKIN.

4. Tugas dan wewenang Komisi Juri Nasional adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan syarat – syarat menjadi Juri PERKIN.

b. Merumuskan Kode Etik Juri PERKIN dan mengawasi pelaksanaannya.

c. Merumuskan tata – tertib Penjurian Juri PERKIN dan mengawasi pelaksanaannya.

d. Mengevaluasi hasil suatu pameran / manangani persoalan yang timbul pada suatu pameran, apabila tidak tertangani oleh PERKIN Wilayah atau Panitia Pameran.

e. Mengusulkan kepada PERKIN Pusat dalam hal pemberian sanksi organisasi kepada seorang Juri yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan atau Tata – Tertib Penjurian.

f. Mendidik dan melatih calon Juri, pedoman dan petunjuk pelaksanaannya disusun dan ditetapkan oleh Rapat Kerja Nasional PERKIN.

g. Membina Juri Trah menjadi Juri Group dan seterusnya sampai menjadi Juri All Breed PERKIN.

h. Membuat laporan hasil kerja kepada PERKIN Pusat pada setiap MUNAS PERKIN.

Pasal 17.

KONSULAT

Konsulat merupakan perwakilan PERKIN Wilayah di suatu daerah tertentu di mana kententuan –ketentuannya diatur dalam Pedoman PERKIN Wilayah dan Konsulat, yang ditetapkan oleh Rapat Keja Nasional PERKIN.

Pasal 18.

PENUTUP

Di dalam segala hal, yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur dalam Peraturan / Pedoman yang ditetapkan oleh Rapat Kerja Nasional PERKIN.

Jakarta, 02 Desember 2004

Bambang Santoso (Ketua Sidang) . Djohan Wibisono (Sekretaris Sidang)